Selasa, 27 November 2012

Peminangan dan konsep kafaah dalam Islam



BAB I
PENDAHULUAN

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Sejak dahulu hingga kini ritual ini tetap dilakukan oleh manusia. Bila seorang lelaki merasa cocok untuk mengarungi kehidupan bersama seorang perempuan yang dicintainya, pernikahan adalah solusinya. Tapi apakah bila merasa cocok mereka langsung menikah? Tidak adakah kewajiban lain sebelum menikah? Apa menikah hanya ditentukan oleh perasaan cinta, suka maupun setia?
Makalah singkat yang kami susun ini akan membahas tentang peminangan, yaitu sebuah prosesi awal sebelum menginjak kepada jenjang pernikahan. Prosesi yang melibatkan calon mempelai beserta wali-walinya. Peristiwa yang bertujuan untuk saling mengenal agar lebih erat tali persaudaraan dan timbul rasa cinta untuk saling hidup bersama.
Dalam makalah kami ini juga akan membahas tentang kafa’ah atau keserasian dan kesamaan. Walaupun ada ulama yang menentang kafa’ah, sebagaimana Ibnu Hazm, mayoritas ulama, apalagi ulama yang menganut empat mazhab, syafi’iyah, malikiyah, hanafi’yah, dan hanabilah, sepakat dengan adanya kafa’ah walaupun dengan sudut pandang yang berbeda.
Harapan kami, pembahasan tentang peminangan dan kafa’ah ini semoga menjadi titik awal dari pembahasan-pembahasan selanjutnya dalam mata kuliah Fiqih Munakahat I ini dan menjadi pelajaran bagi kita semua yang hendak melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah ini, yaitu pernikahan.


BAB  II
PEMBAHASAN
PEMINANGAN
A.  Peminangan (Khitbah)
1)   Pengertian Peminangan
a)    Peminangan Perspektif Fikih
Perkawinan dalam islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan atas dasar kerelaan bukan paksaan. Prinsip perkawinan dalam islam adalah untuk selama hidup, bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut islam mengatur adanya khitbah/peminangan sebelum pelaksanaan nikah.
Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah, memberikan definisi meminang sebagai berikut :
طلبها للزواج با لواسيلة المعروفة الناس
“Meminang artinya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat”.
Peminangan dalam ilmu fiqh disebut khitbah, artinya permintaan. Menurut istilah artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang dipercayainya sesuai dengan keetentuan-ketentuan agama[1].
b)   Peminangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974
Dalam UUP, peminangan ini tidak dikenal. Alasannya mungkin karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Jadi tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminagan. Tentu saja ini berbeda dengan hukum islam, kendati peminangan tidak dapat disebut dengan perstiwa hukum yang tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan ini tetap menimbulkan implikasi moral.
Kendatipun UUP tidak mengaturnya, para pengkaji hukum islam menyebut syarat perkawinan yang ada pada pasal 6 da 7 sebenarnya secara implisit mengatur peminangan tersebut. Salah satu syarat perkawinana adalah adanya persetujuan kedua mempelai. Oleh Yahya Harahab pasal ini mengisyaratkan untuk terjadinya persetujuan bersama mengharuskan adanya peminangan atau lamaran yang artinya bias kenal-kenalan atau saling mengenal.
c)    Peminangan perspektif KHI
Berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tampaknya mengapresiasi dengan cukup luas peminangan ini. Seperti yang terlihat dalam pasal 1 bab 1 huruf a, peminangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara-cara yang baik (ma’ruf). Peminangan ini dapat dilakukan langsung atau melalui perantara yang dipercaya.
Lebih jelasnya didalam pasal 11 dinyatakan :
“peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.
Peminangan itu dapat dilaksanakan selama tidak terdapat halangan-halangan peminangan tersebut seperti yang termuat dala pasal 12 ayat 2,3 dan 4[2].
2)   Dasar dan Hukum peminangan
 Dari Mughirah R.A., sesungguhnya ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Nabi SAW. Bersabda kepadanya,” Lihatlah perempuan itu dahulu karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekekalan kecintaan antara keduanya.” (H.R. Nasa’i dan Tirmizi)[3]
Dari Abu Hurairah R.A., dia berkata,” Aku duduk di dekat Nabi SAW. lalu datang seorang laki-laki kepada beliau dan bercerita bahwa ia akan menikahi seseorang perempuan dari kaum Anshar. Rasulullah lalu bersabda,”Sudahkah engkau lihat wajahnya?” laki-laki itu menjawab, “belum”. Rasulullah bersabda lagi,” pergi dan lihatlah karena sesungguhnya pada wajah kaum Anshar itu mungkin ada sesuatu yang menjadi cacat.” (H.R. Muslim dan Nasa’i)[4]
Memang terdapat dalam al-qur’an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah.[5]
Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiriy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.
Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.[6]
3)      Syarat-syarat Peminangan
a.       Mustahsinah
Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut. Adapun syarat-syarat dari mustasina itu sendiri sebagai berikut :
1.    Wanita yang akan dipinang itu telah diteliti tentang keluarganya, akhlak dan agamanya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :
عن أبى هر يرة رضى االله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لآربع لما لها ولحسبها ولجملها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . روه الجما عه الا الترمذي
Artinya : dari Abu Hurairah ra. Dan Nabi saw beliau bersabda : Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, kebangsawanannya/nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau berhasil baik. (HR. Jamaah ahli hadis kecuali At-Tirmidzi).
2.    Wanita yang dipinang adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang. Sabda Nabi saw :
عن أنس رضى االله عنه قال كان رسول الله النبى صلى الله عليه وسلم . يأمربالبأة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجواالودوداالولود فاءنى مكا ثر بكم الأنبياء يوم القيامة. روه احمد
Artinya : Dari Anas ra. Beliau berkata, Rasulullah saw menyuruh orang yang sanggup kawin, dan melarang dengan sangat hidup membujang selamanya. Selanjutnya Beliau bersabda : “Kawinilah wanita yang mempunyai sifat kasih saying dan mempunyai keturunan, sesungguhnya aku bangga pada hari kiamat nanti dengan melihat jumlahmu yang banyak dibandingkan dengan jumlah ummat nabi-nabi yang lain (HR. Ahmad). [7]
3.    Wanita yang dipinang itu mempunyai hubungan darah yang jauh dengan laki-laki yang meminang. Agama melarang seorang laki-laki menikahi seorang winita yang sangat dekat hubungan darahnya.[8]  Sayyidina Umar ibnu khatab menatakan kepada bani Sa’ab :  
فقد ضعفتم فانكحواالغراءب.
Artinya : sesungguhnya kamu dalah lemah-lemah, maka nikahlah dengan orang-orang asing (yang jauh hubungan darahnya denganmu).
b.      Syarat Lazimah
Yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah tersebut. Yang termasuk dalam syarat lazimah antara lain :
1.         Wanita yang tidak dalam pinangan orang lain atau sedang dalam pinangan akan tetapi orang yang meminangnya melepaskan hak pinangannya.
Sabda Nabi saw :
المؤمن أخوالمؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولايخطب على خطبة أخيه حتى يزر . روه أحمد و مسلم
Artinya : orang mukmin adalah bersaudara, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu membatalkan tawaran atau pinangannya. (HR.Ahmad dan Muslim).
2.         Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi dalam artian wanita tersebut bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang meminangnya.
4)      Melihat Wanita yang Dipinang
Sebagaimana telah dijelaskan prinsip perkawinan dalam Islam didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak, dan perkawinan itu berlangsung hingga akhir hayat masing-masing. Demi kebaikan suami isteri agar memperoleh kesejahteraan dan ketenteraman islam menganjurkan agar laki-laki terlebih dahulu melihat wanita yang akan dipinangnya.didalam hadis adalah melihat jasmaninya yang diwakili oelh muka dan telapak tangannya. Sesungguhnya islam juga menganjurkan agar kita melihat sifat-sifat rohaninya. Apakah ia ber akhlak baik atau tidak, hal ini penting supaya tidak timbul penyesalan dikemudian hari.
Sabda Nabi saw :
يروى ان المغيرة بن شعبة خطب امرأة لتزوجها فقال النبى النبى صلى الله عليه وسلم انظرت اليها قال لا فقال عليه سلام انظر اليها فاءنه احرى ان يؤدم بينكما . روه النسا ءي والترمدى وابن ماجه
Artinya : Diriwayatkan dari Al-Mughirah Ibnu Syu’bah bahwa ia pernah meminang seorang wanita, lalu Rasulullah berkata kepadanya : “apakah kamu melihat wanita itu ? jawab Al-Mughirah belum, sabda Rasulullah saw :”Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (HR. An-nasa’i, At-turmudzi dan Ibnu majah).

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi empat bagian[9]:
1.        Jumhur Ulama’
Hanya muka dan telapak tangan. Pendapat ini berdasarkan bahwa muka adalah pancaran kecantikan atau ketampanan seseorang dan telapak tangan ada kesuburan badannya.
2.        Abu Hanifah, Hanya melihat muka, telapak tangan dan kaki.
3.        Wajah, leher, tangan, kaki, kepala dan betis. Pendapat ini dikedepankan para pengikut Imam Hambali.
4.        Bagian-bagian yang berdaging. Pendapat ini menurut al-Auza’i.
5.        Keseluruh badan. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud Zhahiri. Pendapat ini berdasarkan ketidakadaan hadis nabi yang menjelaskan batas-batas melihat ketika meminang.
Waktu dan Syarat Melihat Pinangan
1.        Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang calon pengantin, terutama laki-laki, dianjurkan untuk melihat calon istrinya sebelum pernikahan berlangsung. Dengan syarat bahwa perempuan itu tidak mengetahuinya. Hal itu agar kehormatan perempuan tersebut terjaga. Baik dengan izin atau tidak.[10]
2.        Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa melihat pinangan adalah disaat kebutuhan mendesak. Itu disebabkan agar tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat.
3.        Wahbah Zuhaili mengatakan, pada dasarnya melihat pinangan itu diperbolehkan asalkan tidak dengan syahwat.[11]
Hukum melihat wanita yang akan dipinang
Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan kepada hadits Rasulullah saw. Berikut ini:
اِذَاخَطَبَ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً فَلاَ جُنَاحُ عَلَيْهِ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا اِذَا كَانَ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَ اِنْ كَا نَتْ لاَ تَعْلَمُ (رواه أحمد)
Artinya:
“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak.”(Riwayat Ahmad).[12]
Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sekaligus menghindari penyesalan setelah menikah. Mughirah bin Syu’ban telah meminang perempuan. Kemudian Rasulullah bertanya “ Apakah engkau telah melihatnya?” Mughirah menjawab “Belum”. Rasulullah saw bersabda:
اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى اَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَ (رواه النسا عى وابن ماجه والتر مذي  )
Artinya: “Amat-amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kedekatan kamu.” ( HR. Nasa’i, ibnu Majah dan Tarmidzi).[13]
Mengenai batas-batas kebolehan melihat bagian tubuh wanita yang dipinang, para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikan wajahnya. Sedang menurut Abu Hanifah bahwa yang diperbolehkan adalah melihat wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki.[14]
B.  Kafa’ah Dalam Perkawinan
1.      Definisi Kafa’ah
Kafa’ah berasal dari bahasa arab, dari kata kafi-a. Artinya adalah sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur’an dengan arti “sama” atau setara. Contoh dalam al-qur’an adalah dalam surat al-ikhlash ayat 4: walam yakun lahu kufuan ahad, yang berarti tidak suatupun yang sama dengan-Nya.
Menurut bahasa kafa’ah berarti serupa, seimbang atau serasi. Menurut istilah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaannya sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.[15]
Kalau kita melihat pada Alquran ditinjau dari segi insaniyahnya, manusia itu sama seperti tersebut pada surat Al-Hujarat ayat 13:
$pkšr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# $¯RÎ) /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 9x.sŒ 4Ós\Ré&ur öNä3»oYù=yèy_ur $\/qãèä© Ÿ@ͬ!$t7s%ur (#þqèùu$yètGÏ9 4 ¨bÎ) ö/ä3tBtò2r& yYÏã «!$# öNä39s)ø?r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ׎Î7yz ÇÊÌÈ  
Artinya:
”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Kata kufu atau kafa’ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa’ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.[16]
Dengan demikian maksud dari kafa’ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kafa’ah.[17]
2.      Hukum Kafa’ah
Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang kafa’ah. Maka dari itulah pembicaraan mengenai kafa’ah menjadi pembicaraan dikalangan ulama, karena tidak ada dalil yang mengaturnya dengan jelas dan spesifik, baik dalam Al-Qur’an maupun hadis.
Bila demikian halnya, wajar bila beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum kafa’ah dan pelaksanaannya. Ibnu Hazm pemuka madzhab Zahiriyah yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya kafa’ah dalam perkawinan. Ia berkata bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.[18]
Perbedaan ulama’ tentang hukum kafa’ah dan pelaksanaannya berefek domino pada kontradiksi mengenai kedudukan kafa’ah dalam pernikahan sendiri, ditinjau dari sisi keabsahan nikah. Ulama’ terbagi menjadi 2 poros dalam menanggapi kedudukan kafa’ah dalam pernikahan.
Jumhur ulama’ termasuk Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa’ah itu tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-kufu akan tetap dianggap memilki legalitas hukum. Kafa’ah dipandang hanya merupakan segi afdholiyah saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat “Inna akromakum ‘inda Allahi atqookum”[19]
Bertolak belakang dengan pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad malah mengatakan bahwa kafa’ah itu termasuk syarat perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak se-kufu masih dianggap belum sah. Mereka bertendensius dengan potongan hadis riwayat oleh al-Dar Quthny yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama’. Hadis itu berbunyi, “La tankihu al-nisa illa min al-akfaa’, wala tuzawwijuhunna illa min al-auliya’.
Akan tetapi, para ulama Malikiyah mengakui adanya kafa’ah. Akan tetapi kafa’ah, menurut mereka hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja. Kafa’ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang lelaki shaleh yang tidak bernasab boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang hina boleh saja menikahi perempuan terhormat, seorang lelaki miskin boleh kawin dengan perempuan yang kaya raya asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-laki tadi tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikahkan, apabila perkawinannya dilaksanakan dengan persetujuan si perempuan.
Begitu pula halnya dengan ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi’iah. Mereka mengakui adanya kafa’ah dengan dasar-dasar yang akan kami sampaikan nanti meskipun kafa’ah masih dalam ruang lingkup keutamaan, bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah.
Adapun lebih baik kami berikan beberapa pandangan Para ulama yang  berbeda pendapat mengenai hukum kafa’ah dalam pernikahan sebagai berikut:
a.         Menurut ibnu Hazm, kafa’ah tidak dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan. Muslim mana pun selama bukan pezina berhak menikah dengan muslimah manapun selama bukan pezinah.
b.        Menurut Mahdzab Malikiyah beranggapan bahwa kafa’ah harus dijadikan pertimbangan dalam pernikahan. Yang dimaksud kafa’ah disini menurut Malikiyah ialah untuk istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak. Unsur-unsur lainnya, seperti kekayaan, keturunan, dan sebagainya tidak dijadikan pertimbangan.
c.         Menurut jumhur ulama bahwa kafa’ah dalam pernikahan sangat penting. Unsur kafa’ah tidak hanya terbatas pada istiqamah dan akhlak, tetapi juga kafa’ah dalam unsur nasab, kemerdekaan, usaha, kekayaan dan kesejahteraan.[20]
Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal dalam kafa’ah tersebut.
a.         Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa’ah menjadi hak perempuan dan para wali. Karenanya seorang wali tidak boleh menikahkan seseorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, kecuali dengan persetujuan wali-wali yang lain.
b.        Menurut golongan Syafi’i berpendapat yang berhak terhadap wanita itu ialah yang menjadi walinya di saat itu.
c.         Sedangkan menurut riwayat imam Ahmad Kafa’ah itu hak Allah. Sekiranya para wali setuju untuk mengabaikan kafa’ah maka persetujuan tersebut tidak sah. Yang dimaksud kafa’ah menurut pendapat yang ketiga ini khusus masalah agama dan tidak menyangkut unsur Kafa’ah lainnya.[21]
3.      Dasar-Dasar Kafa’ah
Para ulama’ berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafa’ah.[22]
Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafa’ah adalah:
1.      Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
2.      Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama islam.
3.      Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
4.      Kemerdekaan dirinya.
5.      Diyanah, yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam islam.
6.      Kekayaan.
Menurut ulama malikiyah, yang menjadi dasar kafa’ah adalah:
1.      Diyanah
2.      Terbebas dari cacat fisik.
Menurut ulama Syafi’iyah, yang menjadi dasar kafa’ah adalah:
3.      Nasab
4.      Diyanah
5.      Kemerdekaan dirinya.
6.      Hirfah.
Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar kafa’ah adalah:
1.      Diyanah
2.      Hirfah
3.      Kekayaan
4.      Kemerdekaan diri
5.      Nasab
Mayoritas ulama’ sepakat menempatkan dien atau diyanah sebagai kriteria kafa’ah. Konsesus itu didasarkan pada surat as-Sajadah (32):18, “Afaman kana mu’minan kaman kana faasiqon la yastawuun” dan ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya.
Daftar bacaan
 Nur, Drs. H. Djaman, FIQIH MUNAKAHAT, Semerang : Dina Utama, 1993
DR. H.Amiur Nuruddin & DRS. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampa KHI, Jakarta : Kencana, 2006
Azhar  Basyir , KH. Ahmad, MA. Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 1999)
Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulughul Maram, Haramain: Singapura.
Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, 2007. Fiqh Madzhab Syafi’i, Pustaka Setia: Bandung,
Ibnu Rusyd, 2005.Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II, Darul Fikri: Beirut.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,…….
Moh. Rifa’I, Fiaih Islam Lengkap ,…………,
Djedjen  Zainudin dan Mundzier Suparta, Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI,…………
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009),



[1] Drs. H. Djaman Nur, FIQIH MUNAKAHAT, (Semerang : Dina Utama, 1993), Hlm.13
[2] DR. H.Amiur Nuruddin & DRS. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Kencana, 2006), Hlm. 90-91
[3] Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi’i, Pustaka Setia: Bandung, 2007. Hal 257
[4] Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulughul Maram, Haramain: Singapura. Hal 209-210
[5] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II, Darul Fikri: Beirut. 2005. Hal 3
[6]  Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hal. 380.
[7] Drs. H. Djaman Nur, FIQIH MUNAKAHAT. Op.cit.hlm 14
[8] Lihat Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 22 dan 23
[9] Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Hal. 6493-6494
[10] Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Hal. 6503
[11] Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Hal. 6504
[12]  Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, ………….., hal. 381
[13]  Djedjen  Zainudin dan Mundzier Suparta, Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI,…………, hal. 53.
[14] Djedjen  Zainudin dan Mundzier Suparta, Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI,…………, hal. 53.
[15]  Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih jilid 2,……………, hal. 73.
[16] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana: Jakarta. 2007. Hal 141
[17] Al-Hamdani, Risalah an-Nikah, Pustaka Amani: Jakarta. 2002. Hal 15
[18] Al-Hamdani, Risalah an-Nikah, Pustaka Amani: Jakarta. 2002. Hal 16
[19] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hal. 141. Lihat pula di kitab Ibnu Qudama :33).
[20] Djedjen  Zainudin dan Mundzier Suparta, Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI,…………, hal. 53.
[21] Moh. Rifa’I, Fiaih Islam Lengkap ,…………, hal. 471-472.
[22] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hal.142. Uraian lengkap ini dikemukakan oleh al-Jaziriy dalam kitabnya hal. 54-61)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar